Lintas asia net KERINCI – Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jambi, Al Husori, dengan lantang menyuarakan polemik terkait dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) 2024 yang hingga kini belum sepenuhnya dicairkan.
Dalam sambutannya saat pembukaan Bimtek dan Jambore PABPDSI Provinsi Jambi, Kamis (11/9) di Kayu Aro, Kerinci, Al Husori menegaskan bahwa 70 persen sisa dana BKBK harus segera diperjuangkan agar dicairkan Pemprov Jambi.
“Setuju semuanya?” teriaknya, yang langsung disambut riuh oleh seluruh anggota BPD se-Provinsi Jambi yang hadir.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jambi, Al Haris, dalam agenda besar tersebut.
“Kita minta Gubernur segera mencairkan sisa dana BKBK 2024. Sayang, pak Gubernur tidak hadir di tengah kita,” ungkapnya kecewa.
Al Husori mengajak seluruh anggota BPD se-Provinsi Jambi untuk bersatu menyuarakan aspirasi ini, bahkan dirinya menyatakan siap menemui Gubernur secara langsung.
Sementara itu, Ketua PABPDSI Pusat, Feri Radianyasa, tidak banyak menyinggung soal polemik pencairan dana. Namun ia tetap mengapresiasi langkah Pemprov Jambi yang telah mengalokasikan BKBK.
“Setelah Jawa Barat, hanya Provinsi Jambi yang mendapat dana BKBK dari provinsi. Daerah lain tidak ada. Kita patut berterima kasih kepada Gubernur, meski memang harus bersabar,” ujarnya.
Absennya Gubernur Al Haris dari acara ini menjadi sorotan. Padahal, persiapan kegiatan sudah dilakukan jauh hari, bahkan lebih dari satu bulan sebelumnya. Acara ini semula dijadwalkan dihadiri langsung Menteri Desa, namun batal dan diwakilkan kepada Wakil Menteri. Sayangnya, Wamen pun berhalangan hadir.
Akhirnya, Gubernur juga tidak datang dan hanya mewakilkan kehadirannya kepada Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
“Seharusnya acara sebesar ini dibuka langsung oleh Gubernur, bukan sekadar diwakilkan. Ini agenda se-Provinsi Jambi,” ungkap salah seorang anggota BPD di lokasi dengan nada kecewa.