Lintas asia Net JAMBI – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video siaran langsung anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Kerinci–Sungai Penuh, Edminuddin, yang tampak asyik berkaraoke dan membagikan momen tersebut melalui akun Facebook pribadinya, Milenial Eddminuddin.
Ironisnya, aksi itu muncul hanya sehari setelah ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan daerah.
Momen “bersenang-senang” wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut sontak menuai kritik keras. Publik menilai Edminuddin bukan hanya tidak peka, tetapi juga mengabaikan kewajibannya sebagai pejabat publik yang seharusnya hadir di tengah situasi politik yang sedang memanas.
“Seharusnya beliau hadir mendengar aspirasi rakyat, bukan malah menghibur diri dengan karaoke lalu dipamerkan di media sosial,” tegas Rifan, warga Kerinci, Sabtu (30/8).
Meski video aslinya buru-buru dihapus, rekaman layar terlanjur menyebar luas di berbagai platform. Beberapa akun lokal seperti Kerinci Kita dan Informasi Kerinci dan Sungai Penuh ikut mengunggah potongan video tersebut, lengkap dengan banjir komentar pedas warganet.
“Tidak pantas seorang pejabat publik mempertontonkan perilaku seperti itu, apalagi di tengah situasi rakyat yang sedang bergejolak,” tulis salah satu netizen.
Dari perspektif hukum tata negara, tindakan Edminuddin dianggap mencederai kode etik DPRD. Menurut praktisi hukum, pejabat publik terikat pada asas kepatutan, kepantasan, dan etika jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Seorang anggota DPRD bukan hanya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga berkewajiban menjaga martabat lembaga. Perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan bisa diproses melalui Badan Kehormatan DPRD,” jelas Ahmad Syafii, akademisi hukum tata negara Universitas Jambi.
Hingga berita ini dipublikasikan, Edminuddin belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, sikap bungkamnya justru menambah kekecewaan publik dan memperlihatkan lemahnya tanggung jawab moral seorang wakil rakyat.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa wakil rakyat tidak hanya dinilai dari kinerjanya di ruang sidang, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang merepresentasikan etika dan empati. Di mata hukum maupun etika politik, tindakan abai semacam ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD
“Sampai berita ini diturunkan, Edminuddin masih bungkam dan belum menyampaikan klarifikasi resmi atas video karaoke yang beredar di akun Facebook pribadinya.”(Ance/BB)