Lintas Asia Net, Kerinci –
Seiring munculnya sorotan masyarakat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, mengenai alokasi dana ketahanan pangan sebesar Rp144 juta serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Tanah Kas Desa (TKD), Kepala Desa Koto Kapeh, Awaludin, memberikan klarifikasi resmi.(08/09/2025)
Awaludin menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana desa maupun aset desa telah sesuai dengan aturan perundangan dan mekanisme yang berlaku.
“Semua sudah kami jalankan sesuai ketentuan. Dana ketahanan pangan Rp144 juta, Bumdes, maupun Tanah Kas Desa, seluruhnya melalui musyawarah desa dan petunjuk teknis yang berlaku. Kami sama sekali tidak menutup-nutupi. Bila masyarakat ingin mengetahui lebih detail, kami siap membuka data dan dokumen pertanggungjawaban,” ujar Awaludin kepada Lintas Asia Net.
Ia menambahkan, pemerintah desa tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Prinsip kami jelas: terbuka dan akuntabel. Justru kami mengajak masyarakat ikut mengawasi, supaya program desa berjalan sesuai dengan harapan bersama dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Kades berharap isu yang berkembang di tengah masyarakat dapat diluruskan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah Desa Koto Kapeh, kata Awaludin, tetap membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait pengelolaan dana maupun aset desa.(Ance)