Lintas Asia Net-Pemerintah baru-baru ini mengusulkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, langkah ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan organisasi. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memberikan respons yang cukup kritis terhadap usulan ini (kompas.com 2024).
LMND meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk melakukan evaluasi internal terhadap dukungannya atas kebijakan tersebut. Selain itu, LMND juga mengusulkan agar pemerintah mencari skema alternatif yang lebih adil untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil secara langsung (kompas.com 2024).
Kebijakan PPN 12 Persen dalam Sorotan
Kenaikan PPN menjadi 12 persen dinilai berpotensi memberikan dampak negatif, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua LMND, M. Rizky Pratama, dalam sebuah konferensi pers menyatakan bahwa kebijakan ini akan memperluas kesenjangan ekonomi di Indonesia.
“Kenaikan PPN adalah langkah yang tidak tepat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Masyarakat kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak, sementara kelompok ekonomi atas mungkin tidak terlalu merasakan efeknya,” ujar Rizky.
Alternatif yang Diajukan LMND
Untuk mengatasi masalah defisit anggaran tanpa membebani masyarakat kecil, LMND menyarankan beberapa langkah alternatif (enlmnd.or.id 2024).
Peningkatan Pajak untuk Korporasi Besar LMND mendorong pemerintah untuk fokus pada peningkatan pajak bagi perusahaan besar yang memiliki laba signifikan, terutama di sektor yang menikmati keuntungan besar selama pandemi, seperti teknologi dan farmasi.
Efisiensi Anggaran Pemerintah LMND menilai bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah dapat menjadi solusi. Pemangkasan anggaran untuk proyek proyek yang tidak prioritas akan membantu mengurangi tekanan fiskal.
Pemberantasan Kebocoran Pajak Upaya serius untuk memberantas kebocoran pajak juga menjadi salah satu poin utama. Menurut LMND, pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan negara dengan memperbaiki sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kritik terhadap PDIP
Sebagai partai besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan, PDIP dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan yang didukungnya berpihak pada rakyat kecil. LMND mengkritik PDIP yang dinilai terlalu cepat mendukung kebijakan kenaikan PPN tanpa mempertimbangkan dampaknya secara mendalam (pinterpolitik.com 2024).
“PDIP harus mengingat bahwa mereka adalah partai yang lahir dari semangat perjuangan rakyat. Dukungan terhadap kebijakan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat,” tambah Rizky (kompas.com 2024).
Redaksi Masyarakat
Tanggapan masyarakat terhadap kenaikan PPN cukup beragam. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi buruh telah menyuarakan penolakan terhadap rencana ini. Mereka menilai bahwa kebijakan ini akan memperberat beban hidup sehari-hari, terutama untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan layanan kesehatan (tribunnew.com).
Sementara itu, beberapa ekonom berpendapat bahwa kenaikan PPN dapat memberikan tambahan pendapatan signifikan bagi negara, yang diperlukan untuk membiayai program-program pembangunan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya mitigasi dampak sosial dari kebijakan ini (tribunnew.com).
Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati. LMND melalui kritiknya terhadap PDIP dan usulannya kepada pemerintah menunjukkan bahwa ada ruang untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih adil. Sebagai partai dengan basis massa yang kuat, PDIP diharapkan mampu mengambil langkah bijak untuk mendukung kebijakan yang benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat (tribunnew.com).
Auzha Cinda Florean
Mahasiswa Ilmu politik
Universitas Negeri Padang